Haramnya Presiden Wanita Bukanlah Khilafiyah lagi!


Pernyataan adanya khilafiyah tentang keharaman wanita menjadi presiden masih dipolemikkan oleh sebagian kalangan umat Islam. Adanya perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya wanita menjadi presiden ini, menjadi suatu hal yang layak diakui dalam sistem demokrasi yang memberikan jaminan hak kebebasan berpendapat. Berbagai argumentasi dihadirkan untuk melegalisasi kebolehan wanita menjadi presiden. Baik argumentasi yang menggunakan pendekatan sosial (perspektif gender), pendekatan historis (tataran empiris ), pendekatan maslahat, pendekatan ilmiah maupun pendekatan syara’. Hal ini bisa dicermati dari beberapa pendapat yang berkembang sebagai tanggapan terhadap hasil Kongres Umat Islam Indonesia yang merekomendasikan bahwa presiden dan wakil presiden harus pria atau terlarang bagi wanita menduduki kedua jabatan pemerintahan tertinggi.

Berbagai Pendekatan Argumentasi yang Membolehkan Wanita Menjadi Presiden

Pendapat-pendapat yang berkembang seputar kebolehan wanita menjadi presiden , telah dimunculkan dengan berbagai pendekatan argumentasi. Diantaranya adalah :
1. Pendekatan sosial (perspektif gender)
Menurut cara pandang atau perspektif gender, adanya pengharaman wanita menjadi presiden adalah pandangan bias gender yang cenderung menempatkan posisi wanita di bawah pria. Hal ini merupakan penindasan atas hak wanita yang pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan pria termasuk dalam bidang politik. Berangkat dari pandangan demikian, maka wajar apabila kemudian muncul pertanyaan bahwa penyumbatan hak perempuan menjadi pemimpin, jelas-jelas berlatar belakang politik.

2.       Pendekatan Historis (tataran empiris)
Bahwa perdebatan soal kepemimpinan perempuan seakan tidak melihat fakta sejarah yang memberi kebebasan perempuan di masa lalu duduk menjadi pemimpin. Misalnya dalam sejarah Aceh yang pada zamannya pernah dipimpin oleh wanita. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Quraish Shihab yang menegaskan bahwa kaum perempuan sebenarnya memiliki hak politik yang sama dengan kaum pria. Terlalu banyak bukti yang menyebutkan perempuan terlibat dalam kepemimpinan di zaman Rasulullah saw.
 Misalnya istri Rasulullah, Aisyah pernah memimpin perang. Oleh karenanya sangat keliru kalau kita hanya berdasar pada satu dua hadist soal kepemimpinan wanita. Oleh karena itu selama perempuan mampu mempersatukan bangsa dan memimpin bangsa dan negara dengan baik maka tak ada larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin negara. Ungkapan senada diutarakan oleh pengasuh pondok pesantren Daruttafsir Arjowinangun Cirebon, KH A. Husein Muhammad. Pakar fiqih ini mengemukakan bahwa pandangan semua ahli fiqih , peran politik dalam arti amar ma’ruf nahi munkar memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Namun dalam berpolitik praktis kesempatan itu tidak sama. Oleh karenanya perlu melihat realita sosial. Dimana sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin negara dan pemerintahan.
  3.     Pendekatan Maslahat
Bahwa semua pertimbangan yang memberi kesempatan kaum perempuan memimpin bangsa ini harus didasarkan pada kemaslahatan umat. Dra Keusnendar, mantan anggota DPR dari PPP menyatakan bahwa perlu ada persyaratan yang sesuai dengan kondisi bangsa dan negara agar kepemimpinan umat ini membawa manfaat bagi umat. Dalam konteks ini ia sepakat bila saat ini lebih baik kaum lelaki yang menjadi pemimpin. Dengan kata lain tidak menutup kemungkinan suatu saat wanita bisa menjadi seorang pemimpin.
  4.     Pendekatan Ilmiah
Bahwa untuk memimpin sebuah negara dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan (Kapabilitas untuk memimpin negara secara adil dan bijaksana serta mampu memajukan bangsa dan mengangkat bangsa dari keterpurukan akibat krisis ekonomi, tanpa memandang pria atau wanita. Oleh karena itu tidak perlu ada phobia terhadap munculnya wanita yang menduduki peran jabatan pemerintahan.
 
5.       Pendekatan Syara’
Bahwa untuk memahami ayat, harus dipahami secara kontekstual progresif. Hadist yang melarang wanita menjadi penguasa, menurut Quraish Shihab bahwa sejak zaman Nabi saw telah dikenal ada pemahaman tekstual dan kontekstual. Yang memahami hadist di atas secara kontekstual mengkaitkan dengan konteksnya yakni diucapkan Nabi saw ketika putri Kaisar menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Dengan demikian ia hanya berlaku untuk kasus tersebut bukan untuk yang lain.
Pendapat-pendapat senada dengan berbagai pendekatan di atas, nampaknya akan terus berkembang. Apalagi di tengah situasi politik Indonesia yang belum menentu. Namun di pihak lain ada sebagian kalangan yang menolak kehadiran pemimpin wanita dengan tinjauan syara’.
Masihkah masalah ini manjadi masalah khilafiyah? Atau Islam telah memastikan tentang keharaman pemimpin wanita? Darimanakah seharusnya menilai haram tidaknya wanita menjadi presiden?

0 Response to "Haramnya Presiden Wanita Bukanlah Khilafiyah lagi!"

Post a Comment