Syarat Mutlak Pria Kepala Negara

Sebagai seorang muslim maka sudah selayaknya untuk senantiasa menjadikan cara pandang Islam sebagai cara pandang dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan, termasuk dalam masalah politik kepemimpinan wanita. 

Cara pandang Islam mengharuskan menempatkan hukum-hukum syara’ sebagai acuan utama dalam memandang masalah. Oleh karena itu untuk melihat layak tidaknya berbagai argumentasi yang dikemukakan untuk menolak pengharaman presiden wanita haruslah dikembalikan kepada nash-nash syara’. Syaikh Taqiyuddin An Nabhany dan Abdul Qodim Zalllum dalam kitab Nizhamul Hukm fil Islam, menulis bahwa ada tujuh syarat in-iqad (syarat mutlak) yang harus dipenuhi oleh seorang calon Khalifah sebagai kepala negara kaum muslimin, yaitu : muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Ketujuh syarat itu ditetapkan sebagai syarat mutlak calon khalifah lantaran memiliki dalil-dalil yang menunjukkan kepastian hukum dari nash-nash syara’.

Mengenai syarat laki-laki, Imam Al Qalqasyandi dalam kitab Maatsirul Inafah ila Ma’aamil Khilafah mengatakan bahwa syarat sahnya aqad khilafah menurut fuqoha Madzab Syaafi’iy, yang pertama adalah lelaki. Tidak terjadi aqad manakala diberikan kepada seorang wanita. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Shahabat Abu Bakrah ra yang mengatakan bahwa tatkala mendengar kabar mengenai penyerahan kekuasaan negara Persia kepada seorang Putri Kisra yang bernama Buran sebagai ratu setelah ayahnya meninggal, maka Rasulullah saw bersabda :

"’Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan/kekuasaan) mereka kepada seorang wanita".

Sekalipun teks hadist tersebut berupa kalimat berita atau khabar, pemberitaan tersebut datang dalam bentuk tuntutan (thalab). Pemberitaan tersebut di dalamnya disertai celaan terhadap orang-orang yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada wanita yakni peniadaan keberuntungan mereka, maka hal ini menjadi ‘qorinah’ (indikasi) bahwa tuntutan itu bersifat tegas dan pasti. Dengan demikian hukumnya adalah haram bagi seorang wanita memangku jabatan pemerintahan.

Adapun selain urusan pemerintahan, maka hukumnya boleh bagi wanita untuk menduduki posisi-posisi itu misalnya menjadi pegawai negeri, kepala bagian, direktur sebuah biro administrasi, keuangan dan lain-lain. Kenapa demikian? Sebab pembicaraan dalam hadist itu adalah mengenai putri Kisra yang menjadi Ratu Persia. Dengan demikian jabatan-jabatan yang bukan penguasa pemerintahan tidak termasuk dalam perkara yang dimaksud dalam larangan penyerahan jabatan kepada seorang wanita. Oleh karena itu dalam sistem Islam jabatan kepala negara dan kepala wilayah atau daerah seperti khalifah, Mu’awin, Tafwidl, wali dan amil tidak diperbolehkan dipegang oleh wanita.

Adapun jabatan Qodli (hakim), kecuali Qodli Madzalim yang mengadili para pejabat diperbolehkan dijabat oleh seorang wanita. Sebab Qodli (hakim) dalam sistem pemerintahan Islam tidak termasuk jabatan kekuasan. Qodli adalah jabatan mengadili perkara perselisihan diantara anggota masyarakat atau pelanggaran ketertiban umum atau hak-hak jama’ah dimana fungsi qodli sebagai pemutus perkara adalah penyampai keputusan Allah pada tiap-tiap perkara. Dengan demikian jabatan memberitahukan hukum Allah SWT itu bisa dijabat oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang memahami hukum Allah. Khalifah Umar bin Khatab pernah mengangkat Assyfa binti Abdullah bin Abdi Syam (seorang wanita dari Quroish yang wafat pada tahun 20 H) menjadi qodli hisbah yakni yang memutuskan perkara-perkara pelanggaran hak umum di sebuah pasar yang bertugas untuk menjatuhkan vonis hukum kepada semua orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum syara’.

Jelas sekali kekuatan hukum Islam yang melarang wanita menjadi kepala negara. Terlebih lagi Al Qurán menyebut penguasa dengan kata ulil amri firman Allah dalam QS. An Nisaa’ ayat 59 :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Alqurán) dan Rasul-Nya (As-sunah)".

Lafadz ulil amri adalah lafadz untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan digunakan lafadz uulatul amri.

Kalau ada yang mengatakan bahwa khalifah sebagai jabatan kepala negara dalam Islam kan tidak sama dengan jabatan presiden dalam sistem republik,

sehingga tidak tepat kalau syarat khalifah diterapkan kepada jabatan presiden, maka teks hadist di atas sudah menjawab dengan sendirinya. Yakni, kalau Buran, putri Kisra, yang dinobatkan sebagai ratu (kepala negara dalam sistem monarki) kaum Majusi di Persia dicela (sebagai indikasi keharaman) oleh Rasulullah saw., apa bedanya dengan presiden? Sungguh orang yang berfikir akan mudah memahaminya.

Share this post