Hidup Beragama; Dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah

Penulis : Dr. Aksin Wijaya, S.H, M.Ag.
Penerbit         : STAIN Ponorogo Press
Cetakan         : Cetakan I, Mei 2009
Halaman        : 96 halaman

Pada masa perpolitikan seperti saat ini, agama sudah tidak digunakan sebagai pemberi nilai-nilai moral terhadap kehidupan masyarakat, tetapi agama acap kali sering dijadikan legitimasi kekuasan terhadap negara. Contohnya organisasi atau lembaga keagamaan, baik formal atau non formal yang mengatasnamakan agama namun ada sesuatu dibalik topeng agamanya tersebut. Akhirnya, bukan hanya masyarakat yang menjadi korban kekuasaan politik pemerintah, tapi juga agama itu sendiri. Maka, penting kiranya menampilkan kembali relasi agama dan negara, agar bisa dijadikan pelajaran berharga bagi pihak-pihak tertentu yang sering menjadikan agama sebagai legitimasi kekuasaan. 

Penulis mencoba membandingkan antara UUD 1945 dengan Piagam Madinah dengan cara analisi teks. Sebab, kerangka analisis teks belum pernah digunakan para penulis Indonesia untuk mencoba dan melihat konsepsi kedua konstitusi tersebut secara normatif. Tetapi tentunya tidak menafikan sama sekali aspek historis dan sosiologis, sebab kesemua ini saling terkait satu sama lain. 

Salah satu hasil penelitian penulis adalah bahwasanya dalam UUD 1945 faktor keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa dijadikan sumber inspirasi sekaligus sebagai landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun secara administrative Indonesia bercorak sekuler. Hal ini tidak ditemukan di Piagam Madinah. Piagam Madinah tidak melibatkan keyakinan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekalipun di satu sisi, Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dijadikan rujukan terkahir dalam menyelesaikan berbagai kasus internal antara konfigurasi pluralistic Madinah. Sedangkan persamaannya adalah tidak diwajibkannya agama sebagai agama negara atau yang dikenal dengan formalism agama dalam negara. Selain itu, UUD 1945 masih terlihat bercorak intervensionis ketimbang Piagam Madinah. Maka, agar menemukan sintesa diskursif bafu mengenai pandangan UUD 1945 tentang kebebasan beragama yang kondusif dengan realitas keindonesiaan, penulis berkesimpulan agar keduanya didialektikakan. 

Penulis adalah seorang tokoh liberal yang sudah melahirkan beberapa buku yang menuai kontroversial, seperti Menusantarakan Islam, Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan, dan lain-lain. Bagi kaum awam, pemaparannya mengenai kehidupan beragama dalam buku ini sangat halus dan bisa jadi mengecoh si pembaca. Tokoh-tokoh yang menjadi rujukan pun kebanyakan dari tokoh liberal, seperti Fazlur Rahman, Jalaluddin Rakhmat, dan lain-lain. Maka lebih teliti lagi dalam membaca buku ini. Bila perlu harus dibimbing dalam membaca jika dirasa masih belum mapan ilmu yang dimiliki. Wallahu a’lam. 

0 Response to "Hidup Beragama; Dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah"

Post a Comment